SKANDAL BESAR REVITALISASI SMPN 44 MEDAN PECAH!Dana Miliaran Rupiah Diduga Tak Jelas Arah, Bangunan Jalan di Tempat — Pekerja Menjerit, Publik Desak KPK dan Kejatisu Turun Tangan!
Pantauan awak media di lokasi proyek di Jalan Jaring VI, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, menunjukkan kondisi pembangunan yang dinilai memprihatinkan. Sejumlah bangunan bahkan disebut masih belum dibongkar sepenuhnya, sementara aktivitas pekerja terlihat berjalan lamban dan tidak maksimal.
Yang paling mencolok, papan informasi proyek yang biasanya wajib dipasang dalam setiap pembangunan pemerintah justru tidak terlihat di lokasi. Kondisi itu memantik pertanyaan keras dari masyarakat: ada apa sebenarnya di balik proyek miliaran rupiah ini?
Kecurigaan publik semakin menguat lantaran dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) hingga kini belum juga dipublikasikan secara terbuka. Status proyek yang disebut menggunakan mekanisme non-tender pun menuai sorotan tajam karena dianggap rawan menutup ruang pengawasan publik.
Di balik mandeknya proyek, suara para pekerja mulai terbuka. Mereka mengaku pekerjaan sering terhambat karena material bangunan tak kunjung tersedia.
“Kalau kami minta material seperti tanah timbun, broti, atau besi peranca, mandor bilang uang dari kepala sekolah belum keluar untuk beli bahan,” ujar seorang pekerja kepada awak media.
Pernyataan itu sontak memunculkan dugaan serius terkait pengelolaan dana revitalisasi tersebut.
Tak hanya soal material, nasib para pekerja juga disebut memprihatinkan. Mereka mengeluhkan upah rendah, tidak adanya tambahan lembur, hingga minimnya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja proyek.
“Gaji kami Rp100 ribu kotor pak. Kadang buat makan dan beli rokok aja susah. Kalau lembur tak pernah ditambah. Pekerja di sini sering ganti-ganti karena banyak yang tak tahan,” ungkap pekerja lain dengan nada kecewa.
Jeritan para pekerja itu kini menjadi cermin buram dugaan amburadulnya pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah yang seharusnya menjadi kebanggaan dunia pendidikan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Andi Yudistira, menyebut proyek revitalisasi tersebut merupakan kegiatan swakelola dan meminta agar konfirmasi diarahkan kepada pihak kepala sekolah.
Namun pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru: sejauh mana pengawasan terhadap penggunaan anggaran miliaran rupiah itu dilakukan?
Di tengah polemik proyek, sorotan juga mengarah kepada Kepala SMP Negeri 44 Medan, Filmareni, yang disebut merangkap jabatan sebagai Plt Kepala SMP Negeri 42 Medan. Kondisi itu dinilai perlu dievaluasi serius karena diduga berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.
Tak berhenti di situ, penggunaan Dana BOS Tahun 2025 di SMP Negeri 44 Medan turut menjadi perhatian publik. Sekolah tercatat menerima dana ratusan juta rupiah, namun rincian penggunaan anggaran dan sisa dana dinilai belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Kini, desakan kepada aparat penegak hukum terus membesar. Publik meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Inspektorat, hingga Wali Kota Medan turun tangan melakukan audit total terhadap proyek revitalisasi dan pengelolaan anggaran sekolah tersebut.
Masyarakat menilai dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ladang permainan proyek dan kepentingan pribadi. Jika dugaan ini benar terjadi, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masa depan para siswa yang seharusnya menikmati fasilitas pendidikan yang layak.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala SMP Negeri 44 Medan belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tim redaksi masih terus melakukan penelusuran dan konfirmasi lanjutan guna menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan sesuai fakta di lapangan.
Tim
