Tokoh Pemuda Belawan dan Ketua Umum ABB Kecam Narasi Miring, Bantah Keterlibatan Ormas dan OKP dalam Sengketa Lahan BI-SBP
Mediasi yang digelar Kamis (18/6/2026) dan dimediasi langsung oleh unsur
Muspika Plus, yang terdiri dari Camat Medan Belawan, Danramil 09/MB, Kapolsek Medan Belawan, Dinas Perkim Pemko Medan, serta pihak terkait lainnya, berlangsung dalam suasana kondusif. Meski sempat terjadi perdebatan antara kedua belah pihak, proses mediasi tetap berjalan lancar dan mengedepankan penyelesaian secara damai.
Namun, di balik upaya meredam konflik tersebut, sejumlah pemberitaan media online justru memunculkan narasi yang menyebut keterlibatan Ormas dan OKP sebagai aktor utama keributan. Bahkan disebutkan adanya serangan terhadap puluhan pekerja hingga dugaan penculikan.
Menanggapi hal itu, Tokoh Pemuda Belawan, Rudi Simorangkir yang akrab disapa Opung, angkat bicara. Dengan nada prihatin, ia menilai pemberitaan tersebut berpotensi menggiring opini publik dan menciptakan keresahan di tengah masyarakat Belawan.
"Jangan bentur-benturkan Ormas dan OKP dengan persoalan sengketa lahan ini. Belawan sudah terlalu sering menghadapi konflik sosial. Masyarakat sudah lelah dengan berbagai pertikaian yang pernah terjadi. Jangan lagi ditambah dengan narasi yang dapat memecah belah persatuan warga," tegas Opung.
Menurutnya, apabila memang terdapat oknum yang terlibat dalam suatu peristiwa, maka yang harus disebut adalah oknumnya, bukan menyeret nama organisasi secara keseluruhan.
"Kalau memang ada pelaku, sebutkan siapa pelakunya. Jangan organisasi yang diseret-seret. Itu tidak etis dan sangat sensitif bagi masyarakat Belawan," ujarnya.
Nada serupa juga disampaikan Ketua Umum Anak Belawan Bersatu (ABB), Dedy Satria Ainal, AMD. Ia menegaskan bahwa pemberitaan yang mengaitkan Ormas dan OKP dengan dugaan aksi kekerasan tanpa dasar yang jelas dapat memicu konflik baru yang tidak diinginkan.
"Jangan bentur-benturkan kami di Belawan. Kalau akibat pemberitaan yang tidak berimbang kemudian timbul persoalan baru, siapa yang akan bertanggung jawab?" kata Dedy.
Ia juga mempertanyakan klaim yang menyebut adanya 50 pekerja yang terluka dan satu orang diculik. Menurutnya, jika tuduhan tersebut benar terjadi, seharusnya ada laporan resmi yang dibuat kepada pihak kepolisian.
"Kalau benar ada penyerangan besar yang menyebabkan puluhan orang terluka dan ada korban penculikan, mengapa tidak ada laporan polisi? Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi publik," ungkapnya.
Dedy menambahkan, sejauh yang diketahuinya, seluruh rangkaian peristiwa sengketa lahan tersebut telah melalui proses klarifikasi dan verifikasi dari berbagai pihak, mulai dari PT BI, PT SBP, Lurah Belawan II, Camat Medan Belawan, Danramil 09/MB hingga Kapolsek Medan Belawan.
Ia menegaskan bahwa memang pernah terjadi keributan di lokasi sengketa, namun tidak seperti yang digambarkan dalam sejumlah pemberitaan yang menyebut adanya penyerangan massal, penculikan, penggunaan senjata tajam, hingga bom molotov.
"Informasi yang disampaikan ke publik harus berdasarkan fakta. Jangan sampai pemberitaan yang berlebihan justru menciptakan ketakutan dan keresahan baru di masyarakat," katanya.
Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Supriadi alias Kiboy, mandor proyek yang dipercaya PT SBP. Dalam wawancara dengan salah satu awak media pada 11 Juni 2026, ia secara tegas membantah berbagai tuduhan yang beredar.
"Memang ada keributan, tetapi tidak ada penculikan, tidak ada penyerangan yang menyebabkan 50 pekerja terluka, apalagi membawa senjata tajam dan bom molotov seperti yang diberitakan. Itu tidak benar," tegas Supriadi.
Bantahan juga datang dari pihak kepolisian. Bhabinkamtibmas Polsek Belawan, Aipda Lumbangaol, saat dikonfirmasi menyatakan tidak menemukan adanya senjata tajam maupun keterlibatan Ormas dan OKP sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut.
"Yang ada hanya adu mulut di lokasi dan situasi dapat segera kami kendalikan. Tidak ada temuan senjata tajam maupun hal-hal lain seperti yang diberitakan," jelasnya.
Di tengah upaya seluruh pihak mencari jalan damai atas sengketa lahan yang terjadi, sejumlah tokoh masyarakat berharap informasi yang disampaikan kepada publik tetap berpegang pada prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan. Sebab, satu narasi yang keliru dapat menjadi percikan api yang membakar ketenangan masyarakat Belawan yang selama ini terus berupaya menjaga persatuan dan kondusivitas wilayahnya.
Bambanghermanto
