Anggota DPRD Anwar Anas Diduga Libatkan Anak di Bawah Umur dalam Aksi Dukungan Program MBG, Tuai Sorotan
Dalam sejumlah dokumentasi yang beredar, terlihat para pelajar membawa spanduk dan poster dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Mereka bahkan tampak mengikuti iring-iringan kegiatan di ruang publik sambil menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah tersebut.
Di atas mobil komando, Anwar Anas menyampaikan orasi yang membakar semangat peserta.
Pemandangan itu kemudian memunculkan pertanyaan besar: apakah anak-anak sekolah pantas dilibatkan dalam kegiatan yang bernuansa politik dan aksi massa?
Sejumlah pemerhati perlindungan anak menilai keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan yang mengandung unsur kampanye dukungan terhadap kebijakan pemerintah harus menjadi perhatian serius.
Anak-anak dinilai merupakan kelompok yang rentan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu karena belum memiliki kematangan dalam memahami konteks politik maupun kebijakan publik.
"Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Jika benar mereka digerakkan atau dimobilisasi untuk kepentingan tertentu, tentu hal ini perlu dikaji secara serius," ujar seorang aktivis perlindungan anak.
Sorotan semakin menguat karena kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh seorang anggota DPRD yang notabene merupakan pejabat publik. Sebagai wakil rakyat, Anwar Anas dinilai seharusnya memahami batas-batas etika dalam melibatkan pelajar dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan tafsir politik di tengah masyarakat.
Di sisi lain, publik juga mempertanyakan urgensi aksi yang menyerupai demonstrasi tersebut. Sebagai anggota legislatif, Anwar Anas memiliki ruang yang luas untuk menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah melalui forum resmi DPRD, rapat kerja, maupun fungsi politik yang melekat pada jabatannya. Karena itu, muncul pertanyaan mengapa dukungan terhadap program pemerintah harus ditunjukkan melalui mobilisasi massa yang melibatkan pelajar.
Tidak sedikit masyarakat yang menilai tindakan tersebut berpotensi menimbulkan preseden buruk dalam pendidikan politik generasi muda. Anak-anak sekolah seharusnya difokuskan pada proses belajar dan pembentukan karakter, bukan ditempatkan dalam pusaran kepentingan politik yang dapat mempengaruhi independensi mereka sebagai pelajar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Anwar Anas terkait dasar pelibatan para pelajar dalam kegiatan tersebut, termasuk apakah telah ada izin dari pihak sekolah maupun orang tua siswa yang ikut dalam kegiatan itu.
Kini publik menunggu klarifikasi. Sebab di tengah semangat mendukung program pemerintah, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: apakah dukungan terhadap sebuah program negara harus dibangun dengan melibatkan anak-anak yang sejatinya wajib dilindungi dari segala bentuk kepentingan politik dan mobilisasi massa?
