Hak Jawab SPPG Tembung 5: Di Balik Tuduhan Air Berbusa dan Parit Berbau, Ada Nama Baik yang Harus Dijaga
Begitulah yang dirasakan pengelola SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Tembung 5 setelah muncul pemberitaan yang mengaitkan air sumur berbusa dan parit berbau limbah dengan aktivitas SPPG.
Pihak pengelola akhirnya menyampaikan hak jawab dan klarifikasi. Bukan untuk membungkam pemberitaan, bukan pula untuk menutup mata terhadap persoalan lingkungan, tetapi untuk menyampaikan sisi lain yang menurut mereka perlu diketahui masyarakat.
Sebab, di balik sebuah pemberitaan, ada nama baik, ada kepercayaan masyarakat, dan ada pihak-pihak yang setiap hari berusaha menjalankan kegiatan pelayanan makanan bergizi dengan penuh tanggung jawab.
Pihak SPPG Tembung 5 menegaskan bahwa pengaitan kondisi air sumur dan parit dengan aktivitas SPPG dinilai belum disertai bukti teknis yang dapat memastikan sumber maupun penyebabnya.
Mereka pun menunjukkan salah satu fakta yang menurutnya penting untuk diketahui publik: SPPG Tembung 5 telah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Instalasi tersebut dikerjakan oleh PT Alfa Media Solusindo, perusahaan yang bergerak di bidang chemical speciality, general chemical, IPAL dan konsultasi lingkungan.
Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 006/STA/AMS–MBG/PST/04/2026 tertanggal 1 April 2026, perusahaan tersebut menerangkan telah mengerjakan instalasi pengolahan air limbah pada kegiatan Dapur Modern untuk kegiatan Makanan Bergizi di SPPG Deli Serdang Percut Sei Tuan Tembung 5, Jalan Bustaman Gang Wijaya Kesuma No. 15, Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
Menurut pihak SPPG, pembangunan IPAL telah selesai dan fasilitas tersebut telah beroperasi.
Sistem pengolahan menggunakan metode biofilter, dengan sejumlah tahapan seperti grease trap, pompa transfer, settling tank, feed tank, pressure pump, multimedia filter, flow meter, serta bakteri pengurai. Sistem tersebut juga dilengkapi panel listrik dengan mekanisme semiotomatis.
Bagi pengelola SPPG, keberadaan IPAL tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk menjalankan kegiatan operasional dengan tetap memperhatikan pengelolaan limbah.
Karena itu, mereka berharap masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan dugaan.
Sebab bagi mereka, satu tuduhan yang belum terbukti dapat menjadi beban panjang bagi orang-orang yang setiap hari bekerja, mengabdi dan berusaha menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami menghormati kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Namun, informasi yang disampaikan kepada publik juga harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. SPPG Tembung 5 telah memiliki dan mengoperasikan IPAL, dan sistem tersebut telah berjalan dengan baik sesuai standar pengelolaan yang ditetapkan,” ujar pihak SPPG.
Pihak pengelola tidak menutup ruang apabila memang ditemukan persoalan lingkungan.
Sebaliknya, mereka meminta agar dugaan tersebut diperiksa secara objektif melalui pemeriksaan lapangan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium dan kajian teknis oleh instansi atau pihak yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh jawaban yang terang: dari mana sebenarnya sumber pencemaran tersebut, apa penyebabnya, dan apakah benar memiliki hubungan dengan aktivitas SPPG.
Bagi pihak SPPG, pemeriksaan ilmiah bukan sekadar prosedur. Itulah jalan untuk menghadirkan keadilan bagi semua pihak.
Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Pers berhak menyampaikan informasi. Dan pihak yang diberitakan juga berhak memberikan penjelasan ketika merasa informasi yang beredar belum menggambarkan keadaan secara utuh.
Pihak SPPG Tembung 5 menyayangkan apabila dugaan yang belum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian justru berkembang menjadi kesimpulan yang menempatkan SPPG sebagai sumber pencemaran.
Mereka hanya berharap satu hal: jangan biarkan dugaan menjadi vonis sebelum fakta benar-benar berbicara.
Pemberitaan sebelumnya diketahui telah diturunkan (shut down). Atas dasar itu, hak jawab ini disampaikan untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat sekaligus meluruskan informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Pada akhirnya, persoalan ini diharapkan tidak menjadi pertarungan antara pemberitaan dan bantahan, melainkan menjadi kesempatan untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta, data dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena ketika menyangkut lingkungan dan kepentingan masyarakat, yang paling dibutuhkan bukan sekadar siapa yang dituding, tetapi apa yang sebenarnya terjadi.
Agus
