PROF. DR. SUTAN NASOMAL: LANTAI ISTANA MAKIN LICIN, SUARA RAKYAT JANGAN SAMPAI TENGGELAM DI BALIK LIUR PARA PENJILAT

jakarta  — Suhu politik Indonesia mulai terasa semakin panas. Di tengah pergerakan sejumlah tokoh lintas partai menuju pertarungan politik 2029, muncul pertanyaan besar yang terus menggema dari tengah masyarakat: siapa yang benar-benar masih mendengar suara rakyat ketika kekuasaan mulai sibuk menghitung peta politik?

Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., menilai dinamika politik nasional seharusnya tidak membuat perhatian terhadap penderitaan masyarakat kecil semakin terpinggirkan.

Menurut Sutan Nasomal, masyarakat Indonesia sesungguhnya tidak membutuhkan terlalu banyak janji politik. Mereka membutuhkan pemimpin yang mampu merasakan denyut kehidupan rakyat—mulai dari harga kebutuhan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, beratnya membangun usaha kecil, hingga persoalan pelayanan birokrasi yang masih dirasakan masyarakat.

“Rakyat sangat berharap ke depan Indonesia memiliki pemimpin—Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati maupun Wali Kota—yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada rakyat di berbagai lini kehidupan,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online, pada 15 September 2026, melalui sambungan telepon dari Jakarta.

Ia menyoroti munculnya berbagai manuver politik yang menurutnya semakin terlihat menjelang Pemilu 2029. Di tengah situasi tersebut, Sutan mengingatkan agar masyarakat kecil tidak mudah terpancing oleh konflik maupun pertarungan kepentingan elite.

Menurut dia, jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton ketika para elite sedang memainkan papan catur kekuasaan.

“Jangan sampai rakyat kecil kembali menjadi korban dari pertarungan politik para elite. Masyarakat jangan terpancing dan jangan terbawa arus,” katanya.

KETIKA ELITE BERBICARA TENTANG 2029, RAKYAT BERJUANG UNTUK MAKAN HARI INI

Sutan Nasomal menggambarkan sebuah ironi. Ketika para elite mulai membuka komunikasi politik dan memperlihatkan kedekatan dengan figur-figur yang dipandang memiliki kepentingan menuju Pilpres 2029, sebagian masyarakat justru masih berkutat dengan persoalan paling mendasar: bagaimana menyambung hidup hari ini.

Menurutnya, berbagai pertemuan politik dan manuver menuju 2029 jangan sampai membuat persoalan rakyat kehilangan panggung.

“Rakyat kecil tidak sedang memikirkan siapa yang akan mendapatkan kendaraan politik pada 2029. Banyak dari mereka sedang berpikir bagaimana mendapatkan uang untuk makan hari ini,” ujarnya.

Ia menyinggung mahalnya kebutuhan pokok, rendahnya daya beli sebagian masyarakat, serta beban ekonomi yang dirasakan kelompok berpenghasilan rendah.

Di satu sisi, peta politik mulai disusun. Di sisi lain, menurut Sutan, masih ada masyarakat yang harus berutang hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Inilah ironi yang menurutnya tidak boleh dibiarkan menjadi pemandangan biasa.

“JANGAN SAMPAI SUARA RAKYAT BERHENTI DI DEPAN PINTU KEKUASAAN”

Sutan juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai birokrasi dan pelayanan perizinan. Ia menyebut adanya keluhan tentang dugaan pungutan tidak resmi dalam proses pelayanan publik, meski persoalan tersebut memerlukan pembuktian dan penanganan melalui mekanisme hukum maupun pengawasan yang berlaku.

Menurutnya, apabila masyarakat kecil ingin membuka usaha, sistem pelayanan publik semestinya menjadi jalan keluar, bukan justru menjadi tembok baru.

“Kalau masyarakat ingin membuka usaha kecil saja merasa dipersulit, bagaimana mereka bisa bertahan? Pemerintah seharusnya hadir mempermudah, bukan membuat masyarakat semakin takut berhadapan dengan birokrasi,” katanya.

Ia berharap digitalisasi pelayanan pemerintahan benar-benar digunakan untuk memangkas birokrasi dan menutup ruang pungutan liar, bukan justru menciptakan persoalan baru.

DATA KEMISKINAN JANGAN HANYA MENJADI ANGKA DI ATAS KERTAS

Sorotan lain disampaikan Sutan terkait pendataan masyarakat miskin dan penerima bantuan.

Ia mempertanyakan apabila masih ditemukan masyarakat berpenghasilan rendah, lanjut usia, pekerja informal, tukang becak, buruh harian maupun pemulung yang merasa tidak terakomodasi dalam data penerima bantuan.

Menurutnya, persoalan data harus dibenahi secara serius agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.

“Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan perhatian justru hilang dari data. Kesalahan pendataan jangan terus-menerus dijadikan alasan,” tegasnya.

Ia menilai negara memiliki instrumen pendataan yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki ketepatan kebijakan sosial.

“LANTAI ISTANA JANGAN SAMPAI TERLALU LICIN UNTUK SUARA RAKYAT”

Pernyataan paling tajam Sutan Nasomal diarahkan pada hubungan antara rakyat dan pusat kekuasaan.

Ia menggambarkan kekuasaan seperti sebuah bangunan besar dengan pintu yang seharusnya terbuka bagi masyarakat.

Namun, menurutnya, jangan sampai suara rakyat tertahan sebelum mencapai meja pengambil kebijakan.

“Ketika keluhan rakyat kecil hendak disampaikan ke Istana, jangan sampai lantainya terlalu licin oleh liur para penjilat sehingga suara rakyat tidak pernah sampai ke meja kekuasaan,” katanya.

Bagi Sutan, kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk permusuhan. Kritik, menurutnya, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dapat menjadi pengingat agar kekuasaan tidak kehilangan hubungan dengan masyarakat.

Ia pun mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak hanya mendengar suara orang-orang yang berada di lingkaran terdekatnya.

Sebab, suara rakyat terkadang tidak terdengar di ruang rapat yang megah—tetapi terdengar sangat jelas dari warung kecil, pasar, gang sempit, terminal, pelabuhan, hingga rumah-rumah masyarakat yang setiap hari berjuang mempertahankan kehidupan.

DOA RAKYAT TIDAK PERNAH TERHALANG PINTU KEKUASAAN

Di penghujung pernyataannya, Prof. Sutan Nasomal mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh dinamika politik.

Ia meminta masyarakat menyampaikan aspirasi melalui jalur yang konstitusional dan tetap menjaga persatuan.

“Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan tidak pernah tidur. Kalau lantai istana bisa saja licin dan pintu kekuasaan bisa saja tertutup, tetapi doa rakyat tidak pernah terhalang. Tuhan mendengar jeritan orang-orang yang sedang kesusahan,” tuturnya.

Pesan itu menjadi penutup dari kegelisahan yang ia sampaikan: politik boleh bergerak, kekuasaan boleh berganti, peta 2029 boleh mulai disusun, tetapi rakyat tidak boleh hanya dijadikan angka dalam survei, suara dalam pemilu, atau penonton dalam pertarungan elite.

Karena pada akhirnya, kekuasaan memperoleh legitimasi dari rakyat—dan rakyat pula yang akan merasakan langsung setiap kebijakan yang dilahirkan dari ruang-ruang kekuasaan.

Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, Rektor Universitas STIA/STIH Pronass, Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS, serta Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus (YPP BRIGIP).

Ind